Air Tiris, 6 Oktober 2025 — Warga Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Kampar, menunjukkan semangat luar biasa dengan bergotong royong memperbaiki jalan utama desa yang telah lama mengalami kerusakan parah. Perbaikan dilakukan secara swadaya dari hasil sumbangan masyarakat, karena kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang sudah sering menyebabkan kecelakaan dan menghambat aktivitas warga.

Aksi gotong royong ini menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat terhadap keselamatan dan kepentingan bersama, sekaligus menyoroti masih terbatasnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dasar desa. Padahal, Kabupaten Kampar memiliki APBD tahun 2025 mencapai sekitar Rp 3,2 triliun, angka yang seharusnya mampu menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok.

Ketua LSM PENJARA, Budi Hendra, S.E., yang meninjau langsung kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga sekaligus mendesak Pemerintah Kabupaten Kampar agar segera turun tangan memperbaiki jalan itu.

“Kami sangat menghargai semangat warga Tanjung Berulak yang rela berkorban demi kepentingan bersama. Namun kondisi seperti ini tidak boleh terus terjadi. Dengan APBD sebesar itu, seharusnya pemerintah hadir memberikan solusi permanen, bukan membiarkan masyarakat menanggung beban sendiri,” tegas Budi Hendra, S.E.

Ia menambahkan bahwa perbaikan jalan bukan hanya persoalan kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan warga dan kelancaran ekonomi desa.

“Jalan ini merupakan akses penting menuju kawasan produktif dan juga jalur ke lokasi wisata lokal seperti Pantai Pulau Kuta. Bila akses ini rusak, aktivitas ekonomi dan potensi wisata akan terhambat,” ujarnya. Salah seorang warga mengungkapkan bahwa gotong royong dilakukan karena masyarakat sudah tidak bisa menunggu lebih lama.

“Kami iuran beli tanah timbun dan sewa truk sendiri. Jalan ini akses utama anak sekolah dan warga ke pasar. Kami berharap setelah ini pemerintah segera memperbaikinya secara tuntas,” tuturnya. LSM PENJARA menegaskan akan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Kampar dan Dinas PUPR untuk meminta tindakan cepat.

Mereka juga siap membantu mengkoordinasikan data lapangan agar perbaikan dapat dilakukan secara tepat dan efektif. “Kami tidak ingin masyarakat terus menjadi korban. Kami ingin melihat langkah nyata dari pemerintah daerah. Dengan APBD Rp 3,2 triliun, sudah semestinya rakyat di desa turut merasakan manfaat pembangunan,” tutup Budi Hendra, S.E.